Anggota FPKS Lebih Percaya FPI Dibanding Gubernur dan Kapolda Kalteng

Shodiq Ramadhan 

 

 

Jakarta (SI ONLINE) - Saya lebih meyakini statemen bapak-bapak dari pada Gubernur atau Kapolda Kalimantan Tengah.

 

Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR, Indra, dalam Rapat Dengar Umum antara Komisi III dengan FUI dan FPI yang melaporkan kasus percobaan pembunuhan empat pengurus pusat FPI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Indra mengatakan bahwa keberadaan FPI di Kalimantan Tengah memang akan menjadi ketakutan bagi pihak-pihak tertentu yang kepentingannya akan terusik. 

 

"FPI itu ditakuti, ada yang terusik karena monopoli minyak tanah. Kita tahu siapa pemainnya", kata anggota F-PKS yang menggantikan Misbakhun itu, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Menanggapi ramainya pemberitaan yang justru memojokkan FPI, Indra mengatakan bahwa ini adalah bentuk ketidak adilan. 

Menurutnya media telah melakukan diskriminasi. "Ini bentuk ketidakadilan, diskriminasi media", katanya. 

Tentang dugaan adanya tindakan kriminal terhadap pimpinan FPI Pusat di Kalteng, Indra menyarankan agar FPI melaporkan ke Mabes Polri. 

 

Indra mengaku siap mengawal kasus ini. Ia berharap agar isu ini tidak dialihkan menjadi isu anarkisme sementara akar persoalan terlupakan. 

 

"Jika ada indikasi pidana segera laporkan ke Mabes Polri, nanti kami kawal", katanya.

FPI sendiri pada Senin (13/2/2012) telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri.

Berbicara tentang kekerasan, Indra menyarankan agar aparatur negara bersikap proporsional. 

 

Hal ini harus dilakukan agar tidak memancing kelompok masyarakat untuk bertindak sendiri. 

 

Indra mengatakan FPI tidak mungkin menyerbu tempat maksiat jika polisi berani bertindak. Aktifitas FPI yang dinilai sebagian kelangan merupakan kekerasan karena aparat negara tidak menegakkan hukum.

"Aparat malah jadi beking tempat maksiyat", kata Indra.

Berkaitan dengan dugaan keterlibatan Kapolda Kalteng Damianus Zacky, Indra mengatakan bila memang ada dugaan Damianus terlibat maka menjadi kewajiban Komisi III DPR untuk menegur dan membicarakan persoalan ini dengan Kapolri. 

 

Semoga bermanfaat.